Tanah di Pangandaran Bukan Dikuasai Asing tapi Oleh Aseng

tanah di pangandaran

PANGANDARAN-Heboh..! Tanah di Pangandaran dikuasai Warga Negara Asing. Sebenarnya berapa jumlah WNA di Pangandaran? Menurut Kepala Kesbangpol (Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat) Kabupaten Pangandaran Jawa Barat, Suhendar total Warga Negara Asing alias WNA di Pangandaran pada tahun 2016 tercatat sebanyak 47 orang.

Untuk mengecek kembali keberadaan WNA di Pangandaran, Kesbangpol membentuk Tim pengawas orang asing (Timpora) namun kinerja tim belum maksimal. Baru pada Januari 2017 Timpora akan mendata ulang keberadaan WNA di Pangandaran. “WNA harus memperpanjang status domisili ke desa. Mereka juga memperpanjang paspor dan visa yang mereka miliki,” kata Suhendar.

Kebanyakan WNA di Pangandaran adalah yang menikah dengan warga setempat dan mereka tetap memilih jadi WNA tidak menjadi WNI. Padahal kalau sudah enam 6 tahun tinggal di Pangandaran bisa mengajukan jadi WNI.
“Tapi Warga Negara Asing di Pangandaran Jawa Barat itu ada yang berprofesi sebagai pelajar, bekerja, dan sebagian adalah turis. Keberadaan WNA dalam pantauan sehingga bisa diantisipasi kalau ada hal-hal yang mengancam ketahanan negara,” tuturnya.

Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Desa Kertamukti, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat Asep Purnama menepis anggapan bahwa para WNA itu menguasai tanah di Pangandaran. Selama ini pihaknya sama sekali tidak pernah memfasilitasi warga negara asing untuk menguasai lahan, apalagi memilikinya.

Asep mengatakan, tanah di Desa Kertamukti dikuasai oleh WNI keturuanan China bukan warga negara asing. WNI Keturunan China dari Tasikmalaya ini berdomisili di Tasikmalaya. Dia menguasai lahan seluas 3 hektare.

Adapun mengeni tudingan adanya penyertifikatan harim laut itupun tidaklah benar. Bahkan, kata Asep, lokasi di areal harim laut itu berstatus sewa dengan luas 200 bata. “Jika memang benar ada harim laut atau tanah desa yand di sertifikatkan, silahkan periksa ke BPN (Badan Pertanahan Nasional). Tuduhan Ketua Pokmaswas itu tidak benar dan tidak mendasar,” ujarnya.

Sementara itu, dikatakan Muhyat, anggota BPD Kertamukti, jika memang tudingan Ketua Pokmaswas itu benar, silahkan sertakan bukti dan datanya. “Negara ini negara hukum, jangan sampai melontarkan pernyataan tak benar,” pungkasnya. (ind)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here