Eggi: Islah dan Pengembalian Uang Kasus Bupati Tasikmalaya dan Bos Pasir Galunggung Diduga Gratifikasi

  • Whatsapp

Tasikmalaya.-Islah dan pengembalian uang dari Bupati Tasikmalaya kepada bos pasir Galunggung menunjukan kasusnya masuk tindak pidana gratifikasi,bukan tindak pidana penipuan dan penggelapan.

Eggi Sudjana,pakar hukum dan pengacara senior mendesak Polres Tasikmalaya tidak menghentikan proses hukum kasus Bupati Tasikmalaya yang dilaporkan Endang Abdul Kholiq yang dikenal sebagai bos pasir Galunggung

Muat Lebih

“Sekalipun pelapor telah mencabut laporannya dan uangnya sudah dikembalikan,proses hukum harus terus dilanjutkan.Kendati semula kasusnya dikatagorikan tindak pidana penipuan dan penggelapan.Itupun bukan delik aduan dan harus dilanjutkan proses hukumnya,” kata Eggi pada 4bintang

Endang Abdul Kholiq dalam Laporan Polisi (LP) bernomor LP/340/ VI/ 2015/SPKT tanggal 15 Juni 2015,melaporkan Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum telah melakukan penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp 700 juta.

Uang sejumlah itu merupakan dana usungan proyek pekerjaan pembangunan jalan tahun anggaran 2011 yang diminta Bupati sebagai imbalan pemberian proyek tersebut.

Seperti diakui Kasat Reskrim AKP Pandu Winata, pelapor Endang Abdul Kholiq telah mencabut laporannya pada 22 Juni.Alasan pencabutan karena sudah islah dan terlapor mengembalikan uang milik pelapor sejumlah Rp 700 juta.

Menurut Eggi,dengan adanya islah dan pengembalian uang,apa yang dilaporkan bos pasir Galunggung itu bukan merupakan kasus penipuan dan penggelapan,melainkan kasus tindak pidana korupsi dan gratifikasi.Pelapor dan terlapor dapat diproses secara hukum.

Seperti yang diatur Pasal 12B UU No. 20 Tahun 200 ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,

Sanksi hukum Pasal 12 UU No. 20/2001,didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar:

Sanksi Pasal 12B ayat (2) UU no. 31/1999 jo UU No. 20/2001
Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

“Jadi tidak ada alasan bagi Polres Tasikmalaya untuk menghentikan penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang melibatkan orang nomor satu di Kabupaten Tasikmalaya,”kata mantan kuasa hukum Komjen Pol Drs.Budi Gunawan yang memenangkan kasus praperadilan melawan KPK

Pos terkait