Pembenahan Partai Polittik Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi

  • Whatsapp

Oleh: Drs. Agun Gunandjar Sudarsa,Bc. Ip., M.Si

Isu pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini terlalu didominasi oleh persepektif hukum dan administrasi, meskipun merupakan salah satu sisi yang paling penting dari upaya pemberantasan. Padahal dalam banyak kasus, ditemukan adanya relasi antara tindakan korupsi dengan aspek politik, terutama partai politik sebagai institusi penting dalam sistem politik yang demokratis.

Perlu dipahami bahwa perspektif hukum tidak cukup lagi untuk memberantas korupsi. Mengingat korupsi akan selalu berhubungan dengan modal yang memasuki dan terintegrasi ke dalam institusi penyelenggaraan negara secara massif. Sehingga pada akhirnya pembahasan tentang korupsi juga harus melihat keterkaitannya dengan aspek politik, seperti demokrasi, pemilu dan partai politik.

Indonesia menganut sistem demokrasi yang menempatkan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyatlah yang membentuk pemerintahan, ikut menyelenggarakan pemerintahan, dan menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan Negara. Pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat yang demikian itulah disebut dengan sistem demokrasi. Hal itu sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 : “kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan melalui Undang undang dasar”

Untuk menjalankan mekanisme demokrasi tersebut, maka di dalam konstitusi juga diatur tentang keberadaan pemilu. Pemilu yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali merupakan mekanisme sirkulasi elit baik itu di eksekutif maupun legislatif, sekaligus juga menjadi ukuran apakah negara itu telah demokratis atau tidak. Di dalam proses penyelenggaraan pemilu itu, juga menghadirkan partai politik sebagai pilar utama demokrasi.

Keberadaan partai politik adalah penting karena demokrasi mensyaratkan wewenang warga untuk memerintah dan menjadi bagian dari hak warga berpartisipasi menentukan kebijakan publik dan pemimpinnya. Para pakar politik setidaknya merangkum beberapa fungsi penting partai politik di dalam demokrasi, antara lain: artikulasi dan agregasi kepentingan, pendidikan politik, kaderisasi, dan rekrutmen.

Peran sentral partai politik

Semenjak era reformasi tahun 1999, peran dan kedudukan partai politik semakin menguat. Partai politik tidak lagi hanya sebagai boneka dan perpanjangan tangan penguasa seperti di masa Orde Baru, tetapi sudah menjadi pemegang peranan sentral hampir di semua proses kehidupan berbangsa.

Berdasarkan konstitusi, partai politik menjadi kendaraan satu-satunya dalam Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), serta menjadi pengusung calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pembentukan dan pengisian lembaga-lembaga negara juga sangat ditentukan oleh apa maunya partai politik melalui fraksi-fraksi di DPR, sebut saja misalnya, seleksi untuk anggota Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan sebagainya.

Namun dengan peran yang semakin kuat itu, selama lima kali pemilu yang diselenggarakan di era reformasi sejak tahun 1999, partai politik belum mampu menjalankan peran dan fungsi sebagaimana mestinya. Partai politik malah berkubang dalam berbagai permasalahan, terutama terkait citranya yang lekat dengan tindakan korupsi. Perkembangan demokrasi sampai saat ini malah membuat korupsi makin masif baik di pusat maupun daerah, dan mayoritas pelakunya adalah para elit politik dan kepala daerah. Bahkan korupsi juga menyertakan pihak swasta

Pos terkait