Proses Pengangkatan Wakil Bupati Tasikmalaya Rumit, Ini Masalanya

Kekosongan calon bupati dan juga Sekda Kabupaten Tasikmalaya ini disesalkan oleh sejumlah kalangan. Aktivis, politisi juga angkat bicara. Bahkan sebagai bentuk protes dipasang dua buah spanduk besar dari kain putih berisi tulisan tertempel di lokasi yang tidak jauh dari sekretariat pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Tasikmalaya.

Di spanduk itu tertulis “Turut berduka atas ketiadaan-nya Wakil Bupati dan Sekda Tasikmalaya”, kemudian tagar bertuliskan “#Save PP No 12 Tahun 2018, #Perpres No 3 Tahun 2018”.

Bacaan Lainnya

Ketua PC PMII Kabupaten Tasikmalaya, Lutpi Lutpiansyah mengakui bahwa spanduk itu bentuk kekecewaan kami karena belum adanya ( sosok yang menjabat di) posisi wakil bupati dan sekda di Pemkab Tasikmalaya. Menurutnya, kekosongan di jabatan teras pemerintah daerah harusnya segera diisi sesuai peraturan yang ada.

“Kekosongan wakil bupati ini menjadi perbincangan semua kalangan termasuk kami, merujuk peraturan nomor 12 tahun 2018 tentang kekosongan kepala daerah atau wakil kepala daerah,” tuturnya.

Melalui aksi pemasangan spanduk ini, PC PMII Kabupaten Tasikmakaya, kata Lutpi menyuarakan tuntutan agar buoati dan partai pengusung segera menentukan perihal kekosongan wakil bupati.

“Kami menuntut agar partai pengusung segera duduk bersama menentukan para calon wakil bupati,” ujarnya.

Selanjutnya, kekosongan posisi sekda pasca-Abdul Kodir yang terjerat kasus korupsi dana hibah bansos, menurut Lutpi, bupati harusnya bergerak cepat.

“Posisi sekda yang sentral di pemerintah daerah, kini masih dijabat Plh, kami menuntut pada bupati agar segera membuka open bidding untuk posisi sekda,” ucapnya.

Pos terkait