Bulan Depan Tarif Ojol Bakal Naik Lagi, Pilih Angkot atau Naik Sepeda?

  • Whatsapp

JAKARTA, JURNALPriangan.com: Pengguna ojek online tampaknya kini harus berpikir ulang apakah masih tetap pakai ojol atau naik angkot. Sebab tarif ojek online (ojol) bakal naik dua atau sebulan lagi. Kemenhub sedang menggodok penyesuaian tarif ojol. Dalam penyesuaian tarif ini, Kemenhub akan melibatkan pemilik aplikator, ojol, dan juga lembaga perlindungan konsumen Indonesia.

“Benar mau ada penyesuaian tarif, mungkin paling cepat 2 minggu, yang fair 1 bulanlah. Karena kita harus menghitung, setelah menghitung kita ketemu aplikator, kita ketemu para pengemudi,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dikutip dari detik.com Sabtu (18/1/2020).

Muat Lebih

Menurut dia, besaran kenaikan tarif ini sedang dihitung berdasarkan komponen-komponen, setelah itu akan kelihatan berapa harga untuk penggunaan ojol itu.

Inilah cara Kemenhub menghitung penyesuaian tarif ojol?

Salah satu alasan mendesak tarif ojol harus naik, menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi adalah asuransi dari perusahaan aplikator, yakni BPJS Kesehatan.

“para aplikator minta peninjauan kembali tarif yang berlaku saat ini karena ada beberapa indikator di PM (Peraturan Menteri/Keputusan Menteri Perhubungan) nomor 348 sekarang sudah naik. Contoh BPJS Kesehatan. Jadi mungkin sudah wajar, ya sudah nggak apa-apa, kita akan mulai (kenaikan tarif),” kata Budi Setiyadi.

Namun, Kemenhub tentunya juga akan menyesuaikan daya beli masyarakat. Sehingga, masyarakat tak terbebani oleh tarif ojol yang disesuaikan nanti.

“Ya itu, saya sudah sampaikan pada mereka kenaikan pasti disesuaikan dengan willingness to pay. Saya akan melibatkan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia),” katanya.

Direktur Angkutan Jalan dan Multimoda Ahmad Yani menerangkan, penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi seperti Pertalite juga akan jadi komponen penyesuaian tarif ojol ini.

“Tapi kan di satu sisi Pertalite turun, nah kita coba langsung masukkan ke mereka,” ucap Ahmad Yani.

Perlu diketahui, tarif ojol terakhir disesuaikan atau naik per September 2019 lalu. Kenaikan itu juga telah disesuaikan dengan sistem zonasi.

Bagaimana dengan rencana tarif ditetapkan pemerintah daerah (Pemda)?

2. Menhub Godok Skema Buat Pemda Tetapkan Tarif Ojol

Budi Karya menuturkan, Kemenhub bakal membuka opsi penentuan tarif ojek online (ojol) oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Menurutnya, skema tersebut tepat untuk menyesuaikan kondisi per daerah.

“Secara realita ojol ini mungkin dibagi bagi dalam provinsi. Karena provinsi ini kan punya karakteristik sendiri-sendiri. Coba sekarang, Jogja sama DKI kan lain-lain. Jadi memang zona ini nggak pas,” kata Budi, di Stasiun Palmerah, Jakarta, Sabtu (18/1/2020).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi juga menjelaskan aturan tarif per zonasi yang sudah ada sekarang sebetulnya sudah menyesuaikan kondisi per daerah. Namun memang, ada beberapa daerah yang memiliki kondisi geografis yang berbeda dan cukup sulit untuk operasional ojol. Jadi wajar ada kenaikan.

“Karena masing-masing daerah memiliki kondisi geografis yang berbeda. Nah pada saat geografis mungkin naik-turun, mungkin agak berbeda dengan daerah-daerah yang datar. Saya kira masuk akal, tapi itu nanti akan kita coba rumuskan,” papar dia.

Jika memang nanti opsi ini dikabulkan, maka Ditjen Perhubungan Darat hanya perlu menetapkan regulasi mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) atau dasar dari penetapan tarif ojol per provinsi.

Meski begitu, ia mengungkapkan, tarif per zonasi yang sudah ada tak akan dihilangkan. Hanya saja, daerah-daerah tertentu dengan kondisi geografis yang cukup sulit akan diberikan kewenangan sendiri dalam menetapkan tarif.

“Jadi zona tetap kita berlakukan, tapi kalau daerah itu sulit dan sebagainya, ya kita buka di dalam regulasi itu bisa ditentukan oleh Pemda. Tapi saya akan siapkan nanti normanya,” tutup Budi Setiyadi. (detik.com)