Foto Copy KTP Rp 500 Perak, Parkirnya Rp 3.000, Ini Tasik Bung

  • Whatsapp

TASIKMALAYA, JURNALPriangan.com: Pemerintah Kota Tasikmalaya mulai 1 Januari 2020 mulai memberlakukan tarif parkir baru. Tarif parkir berdasarkan  Peraturan Wali Kota No. 51 /2019 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Parkir yakni Sepeda motor Rp 3.000 dan mobil Rp 5.000. Kenaikan tersebut justru dikeluhkan masyarakat.

“Saya mau fotocopi KTP harganya selembar 500 perak, eh parkirnya 3.000. Aneh ini mah jadi kalau beli korep api juga jadi 3500 ya. Ah ini mah aneh pisan nya di Tasik mah, di Ciamis dan Banjar kadang parkir hanya 500 perak juga ditarima,” kata Aldi warga Perum Cisalak Kota Tasikmalaya, kemarin.

Muat Lebih

Hal yang sama dialami Indah warga Karangreski, dia tak tahu parkir di Kota Tasikmalaya sudah naik, biasanya memang bayar Rp 2000 meskipun tarif resminya Rp 1000. “Siapa yang ngak  jengkel mampir di ATM sebentar saja bayar parkir Rp 3.000, ah pokokna hoream ah,” katanya ketus.

 

Praktisi Hukum Kota Tasikmalaya Eki S Baehaqi SH MH memandang, kenaikan tarif parkir justru malah membebani masyarakat. Seharusnya semakin maju idealnya suatu daerah PAD nya tak perlu mengandalkan retribusi di sektor jasa umum. “Kalau mau gali PAD jangan dari sektor jasa umum dong,” katanya.

Eki mengatakan, Perwalkot Penyesuaian Tarif Retribusi itu kurang tepat, terkesan terburu-buru bahkan cenderung bersifat otoriter dan tidak partisipatif. Sehingga, wajar ketika timbul polemik yang cukup meluas.

“Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah yang menjadi acuan terbitnya perwalkot tersebut terdapat konflik norma di dalamnya. Satu sisi memberikan kewenangan bagi kepala daerah menetapkan tarif, tapi di sisi lain besaran tarif harus diatur di dalam perda,” katanya.

Lanjut dia, kebijakan kenaikan tarif tidak adil tanpa membahas upaya penyelesaian permasalahan parkir secara keseluruhan. Mulai dari aspek manajerial hingga pengawasan dan lainnya.

“Sejauh mana pemerintah mengatasi kebocoran parkir yang tidak sedikit, sehingga pendapatan di sektor parkir ini hanya memberikan keuntungan lebih besar terhadap oknum pengelola secara pribadi mau pun kelompok,” ujarnya.

“Sejauh mana juga kualitas layanan serta jaminan bagi pengguna jasa yang dalam hal ini masyarakat. Kebijakan ini belum tampak terdengar yang seharusnya menjadi paket kebijakan tarif pengelolaan parkir, jadi tidak sesederhana menaikan saja,” kata Eki.

Terpisah, Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Tasikmalaya Irman Nurmansyah SPdI mengatakan, kenaikan tarif parkir yang berdasar perwalkot rasanya kurang tepat untuk diterbitkan dan diberlakukan.

“Saya kira perlu adanya kajian ulang, kita belum mengetahui apakah dalam menggulirkan kebijakan ini sudah dilaksanakan survei di lapangan melalui wawancara, duduk bersama dengan masyarakat dan lain sebagainya,” katanya.

Menurutnya, walauapun kenaikan tarif untuk untuk peningkatan penghasilan asli daerah (PAD) tidak lantas harus membebankan langsung terhadap masyarakat. “Aapakah tidak ada cara lain yang lebih elegan dalam menggenjot PAD,” pungkasnya. (edi)

 

Pos terkait