Bupati Ciamis Pusing Aturan Pemerintah Pusat Soal Bansos Berubah-ubah

  • Whatsapp

CIAMIS, JURNALPriangan.com: Bupati Ciamis Herdiat Sunarya pusing tujuh keliling. Sebab aturan mengenai bantuan sosial dari pemerintah pusat selalu berubah-ubah. Parahnya dalam perubahan aturan itu terjadi saban hari. Bahkan sampai saat ini ada 50 aturan kebijakan mengenai bansos untuk yang terdampak COVID-19.

“Pokoknya aturannya bikin pusing tujuh  keliling.  Saya blak-blakan saja biar pemerintah pusat dengar Blak-blakan sajalah biar didengar  pemerintah pusat. Nah, kita yang di daerah yang kebingungan. Bagaimana tak bingung aturan selalu berubah setiap hari ” kata Herdiat, di Aula Setda Kabupaten Ciamis, Senin (27/04/2020). Herdiat mengatakan hal itu saat rapat evaluasi kerja penanganan Covid-19 yang dilaksanakan secara birtual

Herdiat menjelaskan, yang membingungkan aturan bantuan sosial sudah hampir 50 aturan yang diterbitkan pemerintah pusat. Ironsinya aturannya pun selalu berubah-ubah. Oleh karena itu pemerintah di daerah kebingungan

“Saat ini di daerah sangat kebingungan. Aturannya harus mengacu ke pusat. Tapi setiap harinya selalu berubah,” ujar Herdiat.

Salah satu aturan yang berubah itu adalah pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat miskin. Dalam aturan itu disebutkan, penerima bantuan langsung tunai (BLT) tidak boleh lagi menerima bantuan sembako.

Permasalahannya, sembako sudah ada dan bisa dibagikan, tetapi BLT tak kunjung cair. Padahal, yang paling mendesak untuk mendapat bantuan pada masa pandemi Corona adalah masyarakat penerima BLT.

“Mau dapat BLT, kapan? Masih harus buka rekening inilah inilah, kriteria ini. Negara sudah mau bangkrut menteri masih pada ngeyel. Goblok, ngeyel tuh menteri. Marah sekali kita ini,” kata Sehan Salim Landjar dalam video viral tersebut.

“Gara-gara aturan dari kementerian yang silih berganti dan mempersulit, bisa saja ada rakyat saya gak makan dan itu bikin malu,” katanya.

Menurutnya, stok beras di Boltim banyak, tetapi tidak bisa diberikan kepada penerima BLT karena melanggar aturan.

Akibat aturan yang diubah-ubah, bantuan untuk masyarakat miskin jadi terlambat. Padahal, masyarakat sangat membutuhkan bantuan di tengah pandemi Corona atau Covid-19.

Sehan membeberkan aturan dari kementerian yang berubah-ubah. Awalnya, Kementerian Desa tidak membolehkan Dana Desa digunakan untuk membeli sembako.

Tak lama, Menteri Dalam Negeri menerbitkan peraturan terkait penanggunglangan Covid-19. Dalam aturan tersebut, bupati diminta menyuruh kepala desa menggunakan dana desa untuk penanggulangan Covid-19.

Setelah aturan dari Menteri Dalam Negeri keluar, akhirnya Menteri Desa mencabut larangan Dana Desa untuk sembako. Lantas  bagaimana dengan surat dari Menteri Sosial, yang PKH (Program Keluarga Harapan) tidak perlu lagi dapat sembako, tidak perlu dapat BLT? Gila PKH-nya dari Rp50 ribu sampai Rp200 ribu per keluarga. Ini tidak adil. (nandang rahayu)

 

Pos terkait