Tetep Abdulatip Pantau Penyaluran Bansos, RW dan RT Harus Diberdayakan

  • Whatsapp

TASIKMALAYA, JURNALPriangan.com: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS Drs KH Tetep Abdulatip mendesak pemerintah Jawa Barat memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial (bansos). Anggota Komisi III ini telah berkeliling ke pelosok Kabupaten dan Kota Tasikmalaya dan menyerap aspirasi masyarakat tentang distribusi bansos yang tidak merata. Hasilnya masyarakat mengeluhkan tak meratanya penyaluran bansos.

“Saya mendengar dan dapat masukan banyak dari daerah. Tolong pemerintah provinsi Jabar Khususnya Dinas Sosial dan dinas terkait segera memperbaiki penyaluran bansos. Termasuk bagaimana menetapkan aturan yang jelas dan pasti bagi penerima bantuan dan bagaimana teknis pelaksanaannya,” kata pria yang akrab Mang Tetep ini.

Menurut dia, semestinya karut marut mengenai data masyarakat rentan tidak perlu terjadi jika data yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jabar hingga ke tingkat lingkungan terkecil seperti RW dan RT sinkron. Untuk koordinasi dengan seluruh RW di Jawa Barat bisa menggunakan handphone yang studah dibagikan oleh pemprov Jabar.

“Sudah hampir satu tahun hampir semua RW di Jabar sudah dibekali HP untuk quick respon tapi kenapa tidak digunakan untuk update data melalui HP para ketua RW ?,” katanya.

Tetep Abdulatip mengatakan Pemprov Jabar memerlukan parameter yang baku dan itu perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat sehingga tidak muncul persoalan di lapangan, terutama di tingkat grass root. Dia berharap pemerintah provinsi segera melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten untuk mengatasi persoalan tumpang tindih data bansos ini.

Sebab, sambung Tetep , saat ini bansos menjadi sangat penting bagi masyarakat terutama setelah ada pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di daerah masing-masing.

Kita butuh kecepatan bertindak apalagi di daerah-daerah yang sudah ditetapkan PSBB. Aktivitas masyarakat banyak yang berhenti. Sehingga bantuan-bantuan itu harus cepat disalurkan.

“Saya sebelumnya sudah angkat bicara mengenai permasalahan data penerima bansos untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 agar pemerintah provinsi berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta lembaga terkait soal penyaluran bansos,” ujarnya.

Tujuannya supaya bansos yang disalurkan oleh pemerintah Jabar melalui Dinas Sosial tidak saling tumpang tindih dan pada akhirnya menimbulkan masalah, terkait pendataan penerima bansos harusnya Kemensos memberikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) kepada kepala daerah.

“Koordinasi dengan pemda dan kementerian sosial serta lembaga lain itu sangat perlu, agar pemberian bansos ke keluarga-keluarga terdampak pandemi covid 19 tepat sasaran,” tandasnya. (dar)

Pos terkait