Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PKS Monitoring Penyaluran Bansos Covid-19

  • Whatsapp

TASIKMALAYA, JURNALPriangan.com: Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 15 (Kab. Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya), Drs KH Tetep Abdulatip blusukan ke desa-desa di Kab Tasikmalaya untuk memonitor program bantuan sosial dari Pemprov Jabar bagi yang terdampak COVID-19. Desa-Desa yang didatangi oleh Mang Tetep sapaan akrabnya antara lain Desa Ciawi, Desa Guranteng, Desa Rajapolah dan desa lainnya.

Hasil tinjauan di lapangan, Tetep menemukan bahwa ada ketimpangan kebutuhan dan ketersediaan bansos. Oleh karena itu Mang Tetep mendesak pemerintah memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial kepada warga terdampak wabah Covid-19.

“Memang banyak keluhan di daerah atas distribusi bansos bagi korban wabah virus Corona yang dinilai tidak merata. Kami meminta pemerintah pusat, Kementerian Sosial dan pemprov Jabar segera memperbaiki hal tersebut. Termasuk menetapkan aturan yang jelas dan pasti bagi penerima bantuan dan bagaimana teknis pelaksanaannya. Hendaknya ke depan tidak ada lagi keluhan-keluhan dari masyarakat, ada yang dapat, ada yang tidak, padahal menurut mereka, mereka berhak,” katanya Rabu (10/5/2020).

Keluhan penyaluran bantuan sosial bagi korban wabah virus Corona menurut Mang Tetep seharusnya tidak perlu terjadi. Keluhan mestinya tidak ada, jika ada kesamaan data antara pemerintah pusat dan aparatur pemerintah daerah sampai tingkat kelurahan bahkan RW dan RT.

“Perlu parameter yang baku dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Dengan demikian tidak muncul persoalan di lapangan terutama di tingkat grassroot,” tegasnya.

Tetep juga mengharapkan agar secepatnya dilakukan sinkronisasi kebijakan sehingga tidak ada lagi polemik, perbedaan pendapat dan perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Intinya cepat koordinasi, duduk bersama dan selesaikan perbedaan secepatnya. Bikin parameter yang jelas dan sosialisasikan pada masyarakat luas,” katanya.

Menurut dia, pemutakhiran data penerima bantuan sosial sangat diperlukan agar penyaluran program perlindungan sosial terkait pandemi virus Corona tepat sasaran.

. (rls)

Pos terkait