Anggota DPRD Jabar dari PKS Tegaskan Tolak Perppu 1/2020

  • Whatsapp

BANDUNG, JURNALPriangan.com: Anggota Fraksi PKS DPRD Jabar Drs KH Tetep Abdulatip  kembali menyuarakan penolakan terhadap Perppu 1/2020. Menurut Mang Tetep Perppu 1/2020 seharusnya tidak boleh membuat norma hukum yang berpotensi bertentangan dengan konstitusi

“Antara lain tercabutnya hak budget rakyat yang diwakili oleh DPR. Terlanggarnya prinsip kesetaraan dan persamaan di hadapan hukum,” katanya Selasa (12/5/2020).

Menurut anggota dewan dari Dapil Jawa Barat15 (Kab dan Kota Tasikmalaya) ini, Perppu 1/2020 justru tidak menunjukkan komitmen Pemerintah untuk penanganan wabah Covid-19, terutama dalam sisi kesehatannya.

“Tidak ada satu pasal dan ayat yang menjamin bahwa Pemerintah akan mendanai seluruh anggaran penanganan Covid-19. Komitmen mengenai perlindungan terhadap rakyat yang terdampak secara ekonomi, buruh dan karyawan yang terkena PHK, maupun pekerja sektor informal tidak tampak pada Perppu ini,” ucapnya.

Lebih lanjut Tetep mengkritisi, tidak adanya batas defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam Perppu 1/2020. “Hilangnya batas atas defisit APBN membuka kewenangan Pemerintah untuk berutang bebas tanpa batas atas,” pungkasnya(gwd)