Anggota DPRD Jabar Minta Ridwan Kamil Jelaskan Kebijakan AKB

  • Whatsapp

BANDUNG, JURNALPriangan.com: Jelang penerapan New Normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai Keputusan Gubernur No. 443/Kep.287-Hukham/2020.

Perpanjangan PSBB bagi wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi (Bodebek) sampai dengan 2 Juli 2020. Sementara wilayah di luar Bodebek, PSBB diperpanjang hingga 12 Juni 2020.

Merespons keputusan tersebut, Anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Barat Tetep Abdulatip memberikan masukan yang ditujukan kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Mang Tetep, panggilan akrab anggota DPRD Jabar yang terpilih dari Dapil Jabar 15 Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya  ini meminta Gubernur Jabar mengarusutamakan kesehatan dalam penanganan COVID-19.

“Kami menyadari dampak ekonomi, sosial dan keamanan akibat Pandemi COVID-19 ini. Namun, jangan pula alasan tersebut menjadi pertimbangan utama sehingga PSBB menjadi longgar. Terlebih saat AKB nanti,” ucapnya.

Tetep menegaskan poin pentingnya, Gubernur Jabar harus segera mengambil kebijakan yang tidak membingungkan publik. Gubernur Jabar harus menjelaskan kebijakan AKB, khususnya bagi Kabupaten/Kota level biru. Pasalnya, tak satupun wilayah di Jabar yang masuk daftar 102 Kabupaten/Kota yang diizinkan melaksanakan kegiatan produktif.

“Alasan diskresi yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Jabar dapat berakibat buruk. Jabar bisa dianggap tak patuh, tak sinergis dengan pusat. Bahkan, Jabar bisa saja dinilai mempertaruhkan nyawa masyarakatnya,” pugkasnya.(gwd)

Pos terkait