Tetep Abdulatip: AKB di Jawa Barat Harus Cermat, Karena Kurva Panndemi Belum Turun

  • Whatsapp

TASIKMALAYA, JURNALPriangan.com: Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS Drs KH Tetep Abdulatip meminta Pemprov Jabar untuk tidak mengikuti pemerintah pusat atau jejak negara lain dalam mengambil keputusan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tengah upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Pelonggaran PSBB jangan ikut-ikut pemerintah pusat atau negara lain, karena kurva penyebaran virus di daerah mereka memang sudah melandai, tapi di Jawa Barat masih naik,” kata Tetep Abdulatip melalui keterangan tertulis yang diterima jurnalpriangan.com pada Selasa (19/5/2020).

Mang Tetep sapaan akrabnya, berpendapat untuk saat ini pemerintah sebaiknya tidak mengambil opsi pelonggaran PSBB berdasar pada kurva epidemiologis yang belum memiliki tren penurunan yang konsisten.

“Indonesia pun belum bisa disebut melandai, sebab belum ada penurunan kasus positif yang konsisten. Pelonggaran PSBB harusnya dibicarakan jika kita sudah melewati puncak dan kurva melandai,” katanya.

Dia menuturkan pendapat sejumlah pakar kesehatan semestinya sejak awal tentang penutupan wilayah atau lockdown disikapi dengan cepat. Minimal, menurutnya, parsial di kota-kota besar.

Karena, dia beralasan, sumber virus corona berasal dari kasus impor. Kasus ini kemudian, dia menuturkan, menjadi transmisi lokal yang bergerak cepat karena tarik ulur sikap pemerintah sejak awal.

“Beredar wacana relaksasi PSBB yang dilontarkan pemerintah. Ide relaksasi merupakan cermin tidak siapnya pemerintah dalam menangani Covid-19,” kata dia.

Seperti diketahui Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengeluarkan peraturan penerapan PSBB proporsional sebagai persiapan adaptasi kebiasaan baru (AKB) di seluruh kabupaten/kota Jawa Barat.

Ketentuan ini diatur dalam Pergub Nomor 46 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Pergub 46 mencakup penentuan level kewaspadaan kabupaten/kota, pelaksanaan PSBB proporsional sesuai level kewaspadaan kabupaten/kota, protokol kesehatan per level kewaspadaan dalam rangka AKB, pengendalian dan pengamanan, serta monitoring evaluasi dan sanksi.

Dalam penentuan level kewaspadaan, ada sembilan indikator yang dipakai Pemda Provinsi Jabar, yakni laju ODP, PDP, pasien positif – kesembuhan, kematian, reproduksi instan, transmisi/kontak indeks, pergerakan orang, dan risiko geografi atau perbatasan dengan wilayah transmisi lokal.

Dari sembilan indikator ini, menghasilkan lima level kewaspadaan kabupaten/kota. Level 1 Rendah: tidak ditemukan kasus positif, Level 2 Moderat: kasus ditemukan secara sporadis atau impor, Level 3 Cukup Berat: ada klaster tunggal, Level 4 Berat: ditemukan beberapa klaster, dan Level 5 Kritis: penularan pada komunitas.(yud)

Pos terkait