Tetep Abdulatip Minta Pesantren Diperhatikan Kalau New Normal Diberlakukan

  • Whatsapp

TASIKMALAYA,JURNALPriangan.com: Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PKS Drs KH Tetep Abdulatip meminta pemprov Jabar hati-hati memberlakukan new normal di lingkungan pondok pesantren. Pemprov Jabar harus memperhatian pesantren dan mengeluarkan kebijakan mengenai penerapan skema new normal di seluruh pondok pesantren di Jawa Barat.

“Tentu harus hati-hati menerapkan kebijakan new normal di pesantren, jangan sampai santri jadi korban. Para santri itu calon ulama, kalau meninggal susah gantinya. Beda dengan pemimpin lain mudah menggantikannya. Tapi penutupan pesantren akibat Covid-19 juga bahaya.

Bagaimana moral bangsa ke depan? Maka segeralah kita cari jalan keluarnya agar bangsa kita, masyarakat Jawa Barat khusunya tetap menjadi masyarakat yang senantiasa menjaga moralitasnya khusunya untuk generasi penerus kita dinmasa yang akan datang,” terangnya.

Menurut Tetep ada 8.343 pondok pesantren di Jabar dan ratusa ribu santri yang harus diperhatikan agar menyesuaikan diri dalam pola kehidupan baru atau new normal.

“New normal sebagaimana didorong oleh pemerintah pusat, tentu saja kini menjadi perjuangan kami di DPRD guna mendorong Pemprov Jawa Barat agar memberikan perhatian dan kebijakan serta alokasi anggaran kepada pesantren di masa new normal Covid-19 ini,” katanya.

Menurutnya, tentu akan butuh proses adaptasi dalam kelangsungan hidup manusia dengan konsep kenormalan baru guna meminimalisasi risiko terinveksi serta penyebaran virus mematikan tersebut. Salah satu upaya pencegahan Covid-19 yang telah diterapkan selama ini, yakni jaga jarak serta mengurangi kontak antar manusia.

“Bahkan di masjid pun harus diatur jarak antar jemaah demi memutus mata rantai Covid-19. Tentu saja di pondok-pondok pesantren pun diterapkan pola yang sama,” terangnya.

Jaga jarak serta pembatasan aktivitas sosial yang kemudian disesuaikan dengan konsep new normal, kata Tetep tentu akan sangat berpengaruh pada dinamika ekonomi dan pendidikan khusunya pendidikan agama di pondok pesantren. Dua sektor ini kemudian menjadi pekerjaan rumah Pemprov Jabar agar tidak terjadi kevakuman karena kehidupan masyarakat harus tetap berlangsung.

“Bagi kami sangatlah mengerikan jika terjadi stagnasi pada dua sektor ini. Maka tidak lain, langkah kami sekarang adalah mendorong pemerintah provinsi untuk bersama-sama berembuk mencari jalan keluarnya,” tegasnya.

Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan Kota dan Kabupaten Tasikmalaya ini meminta pemerintah provinsi agar segera mengajukan program kerja untuk bidang ekonomi dan pendidikan, yang disesuaikan dengan konsep new normal tersebut.

Utadz Tetep menambahkan, phisycal distanching atau jaga jarak sosial yang dijalankan masyarakat selama ini, jangan sampai mengikis semangat para santri dalam menimba ilmu. (rad)

Pos terkait