DPRD Minta Gubernur Jabar Siapkan Pendanaan Protokol Kesehatan di Pesantren

  • Whatsapp

BANDUNG, JURNALPriangan.com: Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) 7 Raperda Pesantren, Drs. K.H. Tetep Abdulatip, meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak hanya membuat Keputusan Gubernur No. 443/Kep.231-Hukham/2020 tentang Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Lingkungan Pondok Pesantren” saja, melainkan agar menyiapkan pendanaan dalam rangka Protokol Kesehatan di Pesantren tersebut.

“Pesantren merupakan salah satu ciri Jawa Barat. Juga ruh masyarakat Jawa Barat. Karenanya, bentuk keberpihakan bagi Pesantren, tidak hanya membuat pedoman Protokol Kesehatan, melainkan juga dukungan pendanaan sehingga memungkinkan Pesantren dapat memenuhi Protokol Kesehatan tersebut secara baik,” kata Anggota DPRD dari Dapil Kabupaten dan Kota Tasikmalaya itu.

Politisi yang juga  santri asal Tasikmalaya ini mengatakan, pembiayaan pesantren secara umum dilakukan secara swadaya oleh warga pesantren. Karenanya, dengan adanya krisis Covid-19, cukup berpengaruh terhadap sumber pemasukan pesantren, sehingga diperlukan bantuan pendanaan bagi pesantren.

“Banyak aspirasi dari warga pesantren yang masuk kesaya. Mereka sebagian besar belum siap untuk menyelenggarakan pesantren dengan protokol kesehatan secara penuh, karena membutuhkan biaya tambahan yang tidak sedikit. Itulah mengapa, kehadiran Pemerintah dalam bentuk pendanaan menjadi salah satu kunci yang membantu Pesantren dapat menyelenggarakan kegiatannya sesuai Protokol Kesehatan,” katanya.

 

Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PKS Drs KH Tetep Abdulatip kedua dari kiri. (foto istimewa)

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, pesantren di Jawa Barat harus dapat dijadikan percontohan dalam menghadapi Covid-19 ini. Karenanya, Pesantren yang dibuka pun harus tetap sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan oleh Gugus Tugas. Dengan demikian, Pesantren tetap aman dan tidak menjadi sumber penularan.

Tetep mendesak Gubernur Jawa Barat untuk mengadakan penganggaran bagi Pesantren dalam rangka Protokol Kesehatan dalam APBD atau setidak-tidaknya melakukan upaya penggalangan pendanaan non-APBD, sehingga Protokol Kesehatan di Pesantren dapat terpenuhi dengan baik.

“Pesantren Jawa Barat harus jadi percontohan, mampu memberikan pembelajaran bagi santri secara paripurna, sekaligus mampu menerapkan Protokol Kesehatan secara disiplin dan baik,” pungkas Tetep Abdulatip. (dar)

Pos terkait