Fraksi Partai Golkar Loloskan DBH Baru Lewat RUU HKPD

  • Whatsapp

JAKARTA– Fraksi Partai Golkar DPR-RI meloloskan skema Dana Bagi Hasil (DBH) baru dalam RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menjelaskan RUU HKPD harusnya mengatur pertumbuhan ekonomi pemerintah pusat yang relatif sering dibanggakan, tetapi pada kenyataannya tidak berkorelasi pemerataan pertumbuhan di berbagai daerah.

“Oleh karena itu, menurut saya dalam RUU HKPD ini harus diatur bagaimana pertumbuhan yang tinggi secara nasional, bisa juga dirasakan kemanfaatannya yang relatif sama. Baik pertumbuhan itu antara provinsi dengan provinsi lainnya, maupun kabupaten satu dengan kabupaten lainnya. Jadi pertumbuhan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten memiliki derajat pertumbuhan ekonomi yang relatif tidak terlalu jauh, disejumlah daerah itu ada yang mencapai angka 7 persen, 2 persen, bahkan ada yang cuma 1 persen,” ujar Agun

Read More

Namun akhirnya Fraksi Partai GOLKAR mengapresiasi kesepakatan yang dicapai bersama Pemerintah untuk menerima usulan  penambahan nomenklatur DBH baru yang membuka ruang bagi hasil atas penerimaan dari sumber daya lainnya, seperti perkebunan sawit.

Juru bicara Fraksi Partai GOLKAR Puteri Komarudin, menambahkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur serta dilaksanakan secara adil selaras berdasarkan undang-undang.

“Selama ini, nomenklatur DBH yang telah diatur belum sepenuhnya mengakomodir keberagaman potensi daerah. Padahal, UUD 1945 telah berpesan jelas akan hal ini. Makanya, kami perjuangkan agar penerimaan sumber daya lainnya ini dapat juga dibagihasilkan dengan daerah. Sehingga harapannya dapat semakin memberikan keadilan bagi daerah, menggali keberagaman potensi daerah, serta mengurangi ketergantungan dan kesenjangan antar daerah atas bagi hasil sumber daya alam,” tegas Puteri.

Sebagai informasi, DBH merupakan bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang dialokasikan atas penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada Daerah berdasarkan persentase tertentu.

Jenis DBH yang berlaku saat ini diantaranya bagi hasil atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Cukai Hasil Tembakau (CHT), pajak penghasilan, kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, serta panas bumi.

Selain itu, RUU ini justru mengusulkan untuk menghapus DBH dari sektor perikanan. Sebab itu, Fraksi Partai GOLKAR pun meminta untuk menghidupkan kembali DBH tersebut.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah dan fraksi-fraksi DPR RI yang menyetujui untuk mempertahankan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor perikanan agar tetap dibagihasilkan kepada Daerah. Kita perlu jaga penerimaan daerah dari potensi sumber daya sektor ini dengan disertai upaya untuk meningkatkan penerimaannya agar dana yang dibagihasilkan semakin meningkat secara signifikan ke daerah,” urai Puteri. (*rls)

 

Related posts