Aleg PKS Toriq Hidayat Berharap Ormas Salimah Jadi pelopor Dalam Menjaga NKRI

toriq hidayat

 

TASIKMALAYA-Anggota DPR RI Toriq Hidayat mengatakan  Organisasi Masyarakat Persaudaraan Muslimah (Salimah) sebagai pionir pemberdayaan perempuan dan keluarga. KH Toriq menyampaikan itu saat memberikan arahan pada kegiatan Sosialisasi Empat Pilar (16/11/2021). Kegiatan digelar di Aula Rumah Kreatif, Kawalu, kota Tasikmalaya. Pesertanya sebagian besar angggota  ormas Salimah. Dihadapan Hadir pada kesempatan itu Ketua PD Salimah kota Tasikmalaya Siti Julaeha, S.Kep dan Ketua PD Salimah Wilayah Jabar Wiwi Hartanti, M.Pd,

 

“Sebagai Ormas Perempuan di Indonesia yang menitikberatkan pada pemberdayaan perempuan dan keluarga, Salimah harus menjadi pelopor dalam menjaga NKRI dengan menguatkan keluarga-keluarga Indonesia untuk mencetak generasi berkarakter Pancasila,” kata Aleg PKS dari Dapil Kota Tasikmalaya, Kab Tasikmalaya dan Garut ini.

Toriq menyampaikan rasa bangga atas respon Salimah terhadap beberapa permasalahan yang timbul di masayarakat.

“Sikap tegas Salimah terhadap Permendikbud No. 30 Tahun 2021 merupakan wujud nyata dalam menjaga kedaulatan bangsa. Memastikan nilai-nilai agama, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar Pemerintah dalam menghadirkan kebijakan melalui aturan yang dibuat,” ucap Aleg Pusat asal Tasikmalaya.

Toriq menuturkan Permendikbud ini telah menuai protes ditengah masyarakat. Selain tidak sesuai tujuan Pendidikan Nasional, beberapa isinya dan proses pembentukannya pun tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila terutama Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dan Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.

“Dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Pasal 5 ayat (2) huruf l, m dan n ada frasa ‘tanpa persetujuan korban’ yang mendegradasi substansi kekerasan seksual, yang mengandung makna dapat dibenarkan apabila ada ‘persetujuan korban (consent)’,”jelasnya.

Toriq menilai hal ini menimbulkan makna legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan. Standar benar dan salah dari sebuah aktivitas seksual tidak lagi berdasar nilai agama dan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi persetujuan dari para pihak.

Kemudian Permen Dikbudristek No.30 Tahun 2021 juga tidak memenuhi asas keterbukaan. “ Pihak-pihak yang terkait dengan materi Permen Dikbudristek No 30 Tahun 2021 tidak dilibatkan secara luas, utuh, sekaligus minimnya informasi dalam setiap tahapan pembentukan, “ ujarnya.

Toriq menambahkan bahwa hal ini bertentangan dengan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menegaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan menteri) harus dilakukan berdasarkan asas keterbukaan.

“Kedepan, Pemerintah dalam hal ini Kementerian dan Lembaga dalam merumuskan kebijakan dan peraturan dan hal teknis lainnya harus berdasarkan pada nilai-nilai agama, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” tutupnya. (rls*)