Golkar Milik Semua Bukan Milik Segelintir yang Bernafsu Kekuasaan

  • Whatsapp

Catatan Agun Gunanjar Sudarsa Jelang Munas Partai Golkar

Untuk semua anggota dan Kader Golkar di seluruh tanah air Reformansi 1998, yang ditandai beralihnya kekuasaan dari rezim Orba ke rezim Reformasi, dengan menyatakan berhentinya Presiden RI saat itu pada tanggal 21 Mei 1998. Saat ini kita sudah memasuki dua dasawarsa, mulai pemilu 1999 sampai dengan pemilu 2019.

Muat Lebih

Dimana pasca amandemen UUD, Partai Politik ditegaskan dalam UUD 1945, sebagai pilar utama demokrasi, dan menjadi peserta pemilu legislatif dan pengusung calon Pemilu presiden/wakil presiden. UUD telah menegaskan pelaksanaan pemilu sebagai pengewajantahan faham demokrasi, faham kedaulatan rakyat, mensyaratkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dilaksanakan oleh penyelanggara yg independen. Untuk itu dirumuskanlah UU parpol, UU Pemilu dan UU MD3. Guna dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan, terutama Parpol sebagai pilar demokrasi.

Munas Partai Golkar sebagai penjelamaan partai yg berdaulat ditangan anggota, dari munas ke munas konsisten menjalankan prinsip-prinsip demokrasi ini, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Namun secara prinsip menjaga betul bahwa hak memilih dan dipilih dilakukan secara demokrastis. Memberi hak dan kewajiban yang sama bagi setiap anggota dan kader untuk berpartisipasi. Bagaimana dengan Munas yang sudah menghitung hari ini, apakah ketentuan dan persyaratan demokratis tersebut dipatuhi.

Tidak pernah ada dan tidak pernah dipraktekan dari munas ke munas perihal persyaratan 30 persen, ditempuh melalui surat pernyataan dukungan yg ditandatangi pengurus partai. Selama ini dilakukan melalui pemungutan suara di bilik suara Munas. Yang kedua, kepanitiaan, waktu, tempat dan tema, termasuk Laporan pertanggungjawaban, diputuskan bersama dalam rapat pleno. Karena suara DPP hanya satu.

Untuk semua hal yang saya utarakan di atas. Di forum munas suara DPP satu sikap, terhadap materi, LPJ, mekanisme pencalonan hingga pemilihan. Sayangnya rapat pleno terakhir tidak memutuskan itu yg ditandai dengan persetujuan forum, setujuuuu lalu ketok palu.

Yang terjadi hanya disampaikan secara lisan tanpa pembahasan, dan tanpa bahan diberikan kepada pengurus pleno. Apakah LPJ DPP sudah ada yang pegang hari ini, termasuk bagaimana laporan keuangannya yang bersumber dari APBN, termasuk sejumlah issu uang yang diserahlan ke KPK.

Ini saya lakukan secara terbuka, guna menyelamatkan Parpol dan menjauhkan parpol dari korupsi. Munas Golkar tanggal 3 sd 6 Desember 2019, adalah ujian batin dan Nurani bagi kita semua, Kontribusi apa yg akan dan dapat kita lakukan utk meyelamatkan partai ini. Mari kita wujudkan bersama Munas yg Demokratis dengan tidak menghalangi bagi siapapun dia yang ingin berkontribusi.

Golkar milik kita semua, bukan milik pengurus, apalagi hanya segelintir orang yang bernafsu dengan kekuasaan. Pemilu masih jauh, biarlah ambisi ingin jadi presiden kita pikirkan kemudian secara demokratis pula. Sekali layar terkembang pantang biduk surut ke pantai. Maju Terus Pantang mundur.

Jakarta 29 Nop 2019,

Agun Gunandjar Sudarsa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *